V. HMI Tahun 80-an : “HMI (MPO) Menolak Tunduk”

By: Unknown on 00.52

Share it Please

Tweet

Tahun 80-an dikenal sebagai masa pertumbuhan bagi gerakan-gerakan Islamisasi kampus. Bibit-bibit semangat “kembali ke-Islam” yang disemai pada akhir tahun 70-an kuncup-kuncupnya mulai tumbuh. Kelompok-kelompok pengajian kampus (halaqoh) semakin ngetrend dan bulan Ramadhan menjadi selalu ramai. Meskipun sebenarnya terdiri dari berbagai aliran, akan tetapi mereka mempunyai kesamaan isu, yaitu kebangkitan Islam. Harapan akan kebangkitan Islam di Asia Tenggara ternyata cukup memberikan visi dan ruh yang menghidupkan semangat para da’i kampus untuk terus mengobarkan semangat Islam.

Bagi Orde Baru, hal ini merupakan pertanda buruk, karena akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan kekuasaanya. Beberapa kasus di negara lain radikalisme kaum beragama bisa menciptakan revolusi yang bisa menumbangkan kekuasaan. Ancaman terbesar bagi Orde Baru setelah hancurnya komunisme adalah kelompok beragama ini. Penolakan Suharto atas keinginan Muhammad Roem menghidupkan kembali Masyumi merupakan bukti ketakutanya pada kekuatan kaum beragama.

Bentuk antisipasi yang dilakukan Orde Baru untuk mengontrol kehidupan kebangsanya ialah dengan rencana dikeluarkanya Undang-undang Keormasan No. 8 tahun 1985. Dalam rancangan UU ini disebutkan adanya kewajiban bagi tiap organisasi massa untuk memakai Pancasila sebagai asasnya. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat kebhinnekaan yang menjadi ruh Pancasila itu sendiri. Penyeragaman asas dalam tiap AD/ART adalah bentuk kontrol yang sangat kuat dari negara terhadap warga negaranya yang berati pula hilangnya kebebasan warga negara untuk berbeda. Oleh karena itu muncul banyak kritik dalam pemunculan paket UU ini (baca bukunya Deliar Noor berjudul “Islam, Pancasila dan Asas Tunggal”).

Meskipun demikian, kuatnya hegemoni kekuasan Orde Baru, menjadikan organisasi-organisasi massa yang ada seperti Muhammadiyah, NU, GMNI, PMKRI, GMKI, PMII, IMM dan sebagainya tidak bisa berbuat banyak. Berbondong-bondong organisasi-organisasi tersebut mengubah AD/ART-nya menjadi berasaskan Pancasila. Bebera alasan yang dikemukan oleh organisasi yang mengubah asasnya tersebut rata-rata ialah untuk mencari keamanan. Dari sini dapat kita rasakan betapa kuat dan ditakutinya kekuasaan Orde Baru saat itu.

Dukungan militer dalam mengamankan kekuasaan negara yang sangat kuat seringkali menimbulkan tindakan-tindakan represif dan anarkis oleh negara terhadap warga negara. Sehingga kepatuhan warga negara terhdap pemerintah bukan karena disebabkan oleh semangat dan komitmen kebangsaan akan tetapi lebih dikeranakan oleh adanya ketakutan-ketakutan terhadap aparat.

HMI sebagi organisasi mahasiswa terbesar dan berpengaruh saat itu jelas akan menjadi sasaran selanjutnya bagi proyek “Pancasilaisasi” ini. Anggota HMI yang banyak dan tersebar diseluruh pelosok nusantara merupakan aset bangsa yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah berkeinginan menjadikan HMI sebagai pelopor yang akan mendukung pelaksanaan UU tersebut. Sewaktu pengumuman akan diterapkanya UU keormasan tersebut, HMI belum menyatakan kesediaanya untuk mengikuti keinginan pemerintah.

Maka disusunlah strategi oleh pemerintah untuk membujuk beberapa fungsionaris HMI agar bersedia memakan Asas Tunggal. Dikirimlah beberapa alumni HMI yang sudah duduk dalam kabinet untuk mendekati HMI. Jawaban pengurus HMI ialah agar semuanya diserahkan pada hasil kongres yang akan diselenggarakan di Medan tahun 1983. Dalam kongres tersebut pemerintah mengutus Abdul Gafur (menteri Pemuda dan Olah raga, yang juga alumni HMI) untuk membujuk peserta agar bersedia mengubah asas. Abdul Gafur bahkan mengancam akan melarang kongres tersebut, jika HMI menolak merubah asas.

Pada akhir Mei 1983 diadakanlah kongres HMI XV di Medan. Kongres ini dinamakan kongres perjuangan, karena diselnggarakan dalam tekanan yang kuat dari pemerintah untuk merubah asas. Dalam majalah Tempo edisi 4 Juni 1983 dilukiskan suasana kongres sebagai berikut : “….Ketika sampai pada Anggaran Dasar pasal 4, bahwa asas HMI tetap Islam teriak Allahu Akbar gemuruh menyambutnya…..”. HMI secara tegas menolak menggunakan Asas Tunggal Pancasila dalam AD/ART-nya dan masih setia mempertahankan asas Islam.

Dalam kongres itu terpilih Hary Azhar Azis sebagai ketua umum HMI, yang akan bertugas mengemban amanat ini. Kegagalan Abdul Gafur untuk membujuk adik-adiknya ini tidak membuat pemerintah menghentikan usaha-usahanya. Pemerintah terus berusaha untuk membujuk HMI dengan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada pengurus HMI hasil kiongres. Usaha-usaha tersebut berhasil Ketika pada saat sidang Majelis Pekerja Kongres (MPK) II dan rapat pleno PB HMI tanggal 1-7 April, di Ciloto-Puncak-Bogor, PB HMI bersedia mengubah asas Islam dengan asas Pancasila. Keputusan ini diumumkan di media massa seminggu kemudian dengan menggunakan rumah Bp. Larfan Pane sebagai tempatnya.

Reaksi keraspun mengalir dari cabang-cabang di daerah. Cabang Yogyakarta sebagai cabang embrionya HMI, melakukan protes keras terhadap keputusan tersebut. Cabang Yogyakarta mengeluarkan pernyataan sikap dengan judul : “Sikap jama’ah HMI Yogyakarta terhadap perilaku dan siaran pers PB HMI”. Dalam pernyataan sikap tersebut secara tegas Yogyakarta menolak keputusan PB dan menganggapnya inkonstitusional. Seharusnya keputusan perubahan AD/ART adalah wewenang kongres HMI, bukan pengurus besar (PB). Cara pengambilan keputusanyapun dianggap cacat karena tidak memenuhi kuorum. Dalam sidang MPK tersebut 19 orang melakukan walk out.

PB HMI malah menanggapi sikap cabang Yogyakarta ini dengan kurang arif. PB HMI tidak bersedia melantik M. Chaeron A.R. yang secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta. Akhirnya pelantikan dilakukan oleh HMI Badko Jawa Bagian Tengah yang juga bersikap menolak terhadap keputusan PB HMI. Penolakan ini tertuang dalam sidang pleno HMI Badko Jawa bagian tengah pada tanggal 29-30 Oktober 1985 di Yogyakarta. Atas sikap ini PB HMI kemudian mamecat ketua Badko (Yati Rachmiati) dari pengurusannya.

Protes terhadap keputusan PB HMI ini bukan hanya berlangsung di Yogyakarta. Cabang Jakarta, di mana Harry Azhar Azis, secara adminstratif terdaftar sebagai anggota HMI, membuat keputusan dengan memecat Harry Azhar Azis dari keanggotaan HMI. Secara konstitusional pemecatan ini sah, karena (dalam aturan administrasi HMI) meskipun keduduknya sebagai Ketua Umum PB HMI, akan tetapi kartu anggota dikeluarkan oleh pengurus cabang. Pemecatan ini menimbulkan kemarahan PB HMI, atas nama Ketua Umum PB HMI ia kemudian membekukan HMI cabang Jakarta dari struktur keorganisasian HMI. Sebagai gantinya PB HMI membentuk cabang-cabang transitif yang pengurusnya dipilih oleh PB HMI.

Menjelang diselenggarakannya kongres XVI di Padang, Summatera barat, HMI Adapun kongres XVI pasti akan dijadikan forum untuk melegitimasi perubahan asas tersebut oleh PB HMI. Dengan demikian takkan ada lagi alasan bagi cabang-cabang untuk menolak perubahan asas dalam AD-ART HMI. Demi mengantisipasi hal ini, maka cabang-cabang yang menolak keputusan PB tersebut membentuk forum yang bernama Majlis Penyelamat Organisasi (MPO). Pada mulanya forum tesebut dibentuk untuk berdialog dengan PB HMI dan MPK (Majelsi Pekerja Kongres) mengenai perubahan asas dalam kongres yang derencanakan. Akan tetapi karena tanggapan PB HMI terkesan meremehkan, maka akhirnya MPO melakukan demonstrasi di kantor PB HMI (Jl. Diponegoro 16, Jakarta). Dalam demonstrasi tersebut PB HMI malah menanggapinya dengan mengundang kekuatan militer untuk menghalau MPO. Beberapa anggota MPO malah ditangkap oleh aparat dengan tuduhan subversif. Keadaan ini berlangsung sampai diselenggarakanya kongres HMI XVI di Padang yang berlangsung pada tanggal 24-31 Meret 1986.

Dengan diwarnai kekacauan karena adanya dua kubu yang saling bertentangan, maka kongres XVI di Medan menjadi tonggak sejarah bagi pecahnya HMI menjadi dua bagian, HMI Dipo dan HMI MPO. Kehadiran MPO, yang telah berhasil mengorganisir 9 cabang-cabang terbesar di HMI, ditolak oleh panitia kongres. Kongres hanya diikuti oleh cabang-cabang yang tidak terlibat dalam MPO dan cabang transitif. Kehadiran cabang transitif ini mendapat tantangan keras dari peserta kongres sehinga menimbulkan kekacauan fisik dalam ruangan sidang. Adapun 9 cabang yang mendukung MPO adalah: HMI Cabang Jakarta, HMI Cabang Bandung, HMI Cabang Yogyakarta, HMI Cabang Ujung Pandang, HMI Cabang Pekalongan, HMI Cabang Metro, HMI Cabang Tanjung Karang, HMI Cabang Pinrang dan HMI Cabang Purwokerto.

Kongres berlangsung sampai selesai dengan menetapkan Pancasila sebagai asas HMI. Sementara MPO, yang sebenarnya mempunyai lebih banyak pendukung, pulang dari Padang dengan menyungging kekecewaan mendalam. Dipandegani oleh HMI cabang Yogyakarta, barisan ini kemudian juga melakukan kongres di Yogyakarta dan memakai nama kongres HMI XVI juga.

Tentunya kongres ini merupakan kongres ilegal dan sangat diharamkan oleh pemerintah saat itu. Pemerintah menganggap kongres ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap negara dan anti Pancasila. Meskipun demikian kongres tetap di selenggarakan dengan membuat pengumuman bahwa “kongres akan diselenggarakan di Kaliurang-Yogyakarta”. Aparatpun mengancam akan membubarkan kongres ini dan menangkap para pesertanya. Menjelang pintu gerbang Kaliurang mobil pengangkut peserta dibelokan ke Gunung Kidul. Kongres berhasil diselenggarakan selama tiga hari di sebuah desa di Gunung Kidul ini. Aparat terkecoh karena mereka melakukan pengejaran ke Kaluirang akan tetapi ternyata buronya di tempat lain. Saat mereka tahu bahwa kongres ternyata di adakan di Gunung Kidul maka mereka mengejar. Akan tetapi setelah sampai, kongres sudah selesai dan “HMI Perjuangan” sudah berdiri. HMI ini kemudian disebut HMI MPO atau HMI Islam atau HMI 1947. Disebut HMI Islam karena HMI ini yang tetap mempertahankan Islam sebagai asasnya, dan disebut HMI 1947 karena HMI ini mengangap dirinya sebagai ‘yang benar-benar mewarisi HMI pada tahun aal berdirinya pada 1947, yaitu HMI yang independen.

HMI hasil kongres XVI di Padang merupakan HMI yang diakui secara sah oleh pemerintah. HMI ini sekretaraitnya di Jl. Diponegoro 16, sehingga sering disebut HMI Dipo. Atau bisa juga disebut HMI Pancasila karena asasnya Pancasila, atau di mass media biasa disebut dengan menggunakan huruf “HMI” saja. Pasca reformasi, dalam kongresnya yang ke-22 di Aceh, pada tahun 1999, HMI ini merubah kembali asas ke Islam. Sehingga sekarang dari segi asas, sudah tidak ada bedanya antara HMI Dipo dengan dengan HMI MPO. Namun demikian, proses penjang lebih dari 20 tahun menjadi dua institusi yang sendiri-sendiri menjadikan struktur, perkaderan, tradisi dan sikap politik kaduanya berbeda. Tradisi kooperatifnya dengan Golkar dan kedekatanya dengan kebanyakan alumni (KAHMI) menjadikan HMI Dipo lebih mapan secara finansial dan rapi dalam keorganisasian. Sementara HMI-MPO identik dengan tradisi proletarian, komunitas eksklusif, dan tidak mapan dalam organisasi.

HMI MPO terlahir sebagai sosok anak haram dalam gua garba Orde Baru. Ditengah situasi kehidupan kebangsan dihegemoni militer, dalam suasana kebungkaman warga negara serta diliputi ketakutan untuk berbeda, HMI MPO hadir sebagai “pendekar muda” yang berani berteriak lantang menentang kekuasaan. HMI MPO-lah organisasi Islam pertama yang menuntut Suharto harus turun. HMI MPO harus berjuang dibawah tanah demi mempertahankan idealisme dan eksistensinya yang semakin lama-semakin ditinggalkan cabang-cabang pendukungnya. Aparat selalu mengawasi training-traning yang dilakukan oleh HMI dengan mengirimkan intelnya. Penyelenggaraan LK I tak jarang gagal karena tiba-tiba digrebek aparat dan pesertanya diintrogasi. Pada tahun 1987, di Yogyakarta terjadi penggrebekan terhadap sekretariat HMI cabang Yogyakarta, di Jl. Dagen 16. Pengurus yang waktu itu sedang berada di lokasi lari tungang-langgang mencari perlindungan bersamaan dikokangnya senjata oleh tentara.

Sebenarnya penggrebekan tersebut dilakukan karena cabang HMI Dipo Yogyakarta yang baru didirikan berkeinginan untuk menempati sekretartat di jalan Dagen. Karena terusir dari markasnya, para aktifis HMI MPO memindahkan base camp-nya di sebuah rumah di Gang Sambu (dekat kampus Universitas Negeri Yogyakarta). Tidk lama HMI-MPO bermarkas di Gang Sambu, atas jasa simpatisan aktivis Islam, markas HMI-MPO Cabang Yogyakarta pindah di Karangkajen. Sampai sekarang HMI-MPO Cabang Yogyakarta identik dengan Karangkajen, karena kontrakan sekretariatnya selalu di sekitar wilayah Karangkajen.

Pada awal perjalananya, HMI MPO dikenal dengan sosok organisasi mahasiswa yang radikal dan sangat kanan (untuk tidak disebut fundamentalis). Penekanan pada nilai-nilai ke-Islaman dan kejuangan menjadi materi utama dalam training-trainingnya. Khittah perjuangan diciptakan sebagai pedoman dalam perkaderan untuk mengganti NIK (Nilai-nilai Identitas Kader) yang sudah dirasa tidak menggigit lagi. Sementara banyak anggota-anggotanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang aktif di pengajian (halaqoh), yang saat itu memang sedang menjamur.

Demi mengurangi konflik dengan Negara, HMI MPO harus memilih jalan-jalan yang tidak banyak mengekspos diri dan jauh dari jangkauan khalayak. HMI lebih banyak bergerak dibelakang layar sambil sesekali muncul dengan menggunakan kamuflase. Kajian-kajian epitemologis menjadi trade mark-nya, yang mana kemudian menjadi identitas HMI MPO pada awal tahun 90-an. Kajian-kajian epistemologis ini ditempuh karena tidak banyak membutuhkan biaya, aman dari tuduhan-tuduhan subversif, dan merupakan jalan alternatif dalam tradisi intelektual di Indonesia.

Alasan HMI Penolakan Asas Tunggal

Alasan penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal dikemukakan oleh Abdullah Hehamahua (Mantan Ketua PB HMI) dalam suratnya tertanggal 16 Mei 1985 kepada PB HMI. Ada empat alasan yang melatar belakanginya yaitu :

1. Alasan Ideologis

Islam sebagai agama paripurna, selain memiliki sistem aqidah yang kokoh dan bersih, sekaligus memiliki sistem-sistem muamalah, sebagian terdiri dari garis-garis besar saja-baik sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, militer maupun sistem keluarga. Dengan demikian sistem-sistem yang ada dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang ada dalam Islam.

2. Latar Belakang Historis

Bahwa perjuangan memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah kebanyakan dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam. Justru semangat teriakan Allahu Akbar-lah yang mampu membakar perlawanan-perlawanan di segala penjuru Indenesia. Boleh dikata Islam-lah yang melakukan perlawanan dalam mengusir penjajah. Oleh karena itu harus ada bagian dari bangsa ini yang selalu melakukan pembelaan terhadap ummat Islam. Munculnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan kompromi tertinggi dari ummat Islam demi kepentingan bangsanya. Pemimpin Islam pada awal pembentukan negara menerima Pancasila, karena:

·         Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1948 yang menghasilkan nama Pancasila merupakan kompilasi dari pidato-pidato tokoh Islam sebelumnya.

·         Sila-sila dalam Pancasila merupakan penjabara dari Al-Qur’an mengenai sistem kenegaraan, jadi bukan hanya sekedar warisan leluhur bangsa Indonensia.

·         Pancasila hanyalah sebagai konsensus nasional, katakanlah sekedar kompromi nasional tentang atribut ketatanegaraan sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan intern kelompok sosial-politik yang ada, apalagi sampai ke tingkat keluarga dan pribadi, sebagaimana yang dilakukan pada penerapan UU ormas tersebut.

·         Diterimanya Pancasila sebagai dasar Negara, karena Pancasila yang diinginkan adalah sebagaimana yang termaktub dalam Piagam Jakarta.

3. Latar Belakang Konstitusional

Dekrit presiden 5 Juli 1959 disahkan oleh MPRS pada tahun 1969 dan kemudian dikukuhkan lagi pada sidang MPR tahun 1972. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sukarno bahwa sila pertama dalam Piagam Jakarta Yang berbunyi : …” Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, menjiwai pembukaan UUD ’45 yang kemudian manifes dalam pasal 29 menunjukan bahwa secara konstitusional negara membiarkan dan melindungi pelaksanaan syariat Islam termasuk penggunaan asas Islam dalam sebuah organisasi Islam. Hal ini berarti menjadikan Pancasila sebagi asas tunggal bertentangan dengan Pancasila itu sendiri.

4. Alasan Latar Belakang Operasional

Proses peneriman asas tungal yang dilakukan oleh PB HMI jelas melalui keputusan yang dilakukan oleh beberapa gelintir orang saja. Adanya tindakan-tindakan intimidasi, teror dan juga pembelian dengan uang menjadikan proses penggunaan asas tunggal oleh HMI tersebut telah menyalahi aturan. Kita ketahui bahwa proses penerimaan itu tidak masuk akal dan cacat dalam hal mekanisme pemunculanya. Sebab sidang MPK (Majelis Pekerja Kongres) PB HMI dan pleno PB HMI kedudukanya lebih rendah dari pada kongres HMI. Kongres HMI XV di Medan yang merekomendasikan untuk mempertahankan asas Islam telah dikhianati oleh PB HMI sendiri, dengan mengubahnya di tengah jalan tanpa melalui mekanisme yang sah. Adapun kemudian asas itu disahkan dalam kongres XVI di Padang, akan tetapi mekanisme penyelenggaraan kongres Padang tersebut juga mengalami kecacatan. Mayoritas cabang yang hadir waktu itu masih menghendaki HMI memepertahankan Islam sebagai asas. Akan tetapi apa boleh buat, tekanan dari penguasa dan diskrimatifnya peserta kongres menjadikan keputusanya lain.