A. Latar Belakang Sejarah
Masuknya agama
besar di Nusantara menandai dimulainya kehidupan beragama pada masyarakat. Di
Indonesia agama Hindu dan Budha masuk pada abad ke 7.Kedua ajaran agama
tersebut cukup lama berpengaruh di seluruh aspek kehidupan masyarakat Nusantara
Sebagai
tempat dekat dengan bandar perdagangan Samudra Pasai maupun Selat Malaka maka
di Nusantara terjadi kontak dengan berbagai bangsa termasuk pedagang Gujarat yang membawa ajaran Islam pada abad ke-13. Bagaimana
agam-agama merubah kehidupan dan pandangan masyarakat dapat dilihat pada sistem
sosial-ekonominya. Penyelenggaraan perdagangan di kota
pelabuhan menimbulkan komunikasi terbuka, sehingga terjadi mobilitas sosial
baik horizontal maupun vertikal serta perubahan gaya hidup dan nilai-nilai.
B. Sejarah Pergerakan Indonesia
Sebelum negara Indonesia
terbentuk, bentuk pemerintahan adalah kerajaan yang tersebar di Nusantara. DiIndonesia
dulu terdapat dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya dan Majapahit.
lalu abad ke-16
bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara dan terjadilah perubahan politik kerajaan
yang berkaitan dengan perebutan hegemoni. Belanda telah meletakkan dasar-dasar
militernya pada tahun 1630an guna mendapat hegemoni perdagangan atas perniagaan
laut. VOC sebagai perwakilan dagang Belanda di Indonesia mendirikan markas
besarnya di Batavia dan mulai menguasai wilayah perdagangan. Pada pertengahan
abad XVII Belanda tidak puas hanya dengan perjanjian perdamaian, pembangunan
benteng-benteng dan pertahanan Angkatan Laut untuk memperkokoh kekuasaan
Belanda. Kekuasaan VOC
berakhir pada 31 Desember 1799, kemudian aset-asetnya diambil alih oleh
pemerintah Belanda. Karenanya sejak abad XIX Belanda menguasai Nusantara dalam
seluruh aspek kehidupan atau menjadikan koloninya. Kekuasaan itu terus berlangsung hingga Jepang merebutnya pada
tahun 1942.
C. Menuju Kemerdekaan
Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa
perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat yaitu dengan masuknya paham
baru, seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme. Paham-paham tersebut
sebenarnya telah muncul abad 18 di Eropa, tetapi masuk dan berkembang di Indonesia
baru abad XX awal, kecuali liberalisme.
Pada 1870
Belanda telah membuat kebijakan yang disebut Hindia Belanda ini dengan
“liberalisasi”. Berkat perjuangan
golongan liberal dan humanis maka cultuurstelsel sedikit demi sedikit
mulai dihapuskan. Pada tahun 1870 dianggap sebagai batas ahir berlakunya cultuurstelse
dan dikeluarkan Undang-Undang Agraria.
Sampai abad ke XIX perlawanan terhadap Belanda masih
bersifat lokal. Perlawanan negatif seperti mengundurkan diri ke daerah yang
belum terjangkau kekuasaan kolonial ataupun mencari perlindungan pada kekuatan
gaib. Sesudah 1900 mengalami perubahan yaitu, perlawanan bersifat nasional,
perlawanan positif dengan senjata, taktik modern, diplomasi. Perlawanan juga
diorganisir lebih baik, juga mulai memikirkan masa depan bangsa. yang mendukung
pertumbuhan nasionalisme dapat menjadi kuat di kalangan mayarakat karena adanya
kesamaan .
1. lalu Jepang
mengalahkan Sekutu pada 8 Desember 1941 dan kemudian mengambil alih kekuasaan
Belanda tahun 1942. Janji Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan dan memajukan rakyat
Indonesia. tetapi dalam kenyataannya Jepang juga merampas kehormatan rakyat dan
terjadi kemiskinan dimana-mana. Janji Jepang baru mulai direalisir setelah
Jepang makin terdesak oleh Sekutu. Sekutu segera bangkit dari kekalahan Jepang
dan mulai merebut pulau-pulau antara Australia dan Jepang dan pada April 1944
mendarat di Irian Barat. Pemerintah Jepang kemudian berusaha mendapat dukungan
Indonesia, yaitu saat Perdana Menteri Kaiso pada 7 September 1944 mengucapkan
pidato yang antaranya mengatakan akan memberikan kemerdekaan Indonesia.
D. Perumusan Pancasila
realisasi
janji Jepang maka tanggal 29 April 1945 Jepang memberi semacam hadiah ulang
tahun kepada Indonesia,
yaitu janji kedua yang berupa
“kemerdeka-an tanpa syarat. Tindak lanjut janji tersebut dibentuklah BPUPKI.
Pada hari itu diumumkan,Ketua: Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat,Ketua Muda: Ichubangase,Ketua Muda : RP. Soeroso, dan Enam puluh anggota biasa
bangsa Indonesia
1. Sidang Pertama BPUPKI
BPUPKI mulai bekerja 28 Mei 1945 , dimulai upacara pembukaan
dan pada esoknya dimulai sidang (29 Mei -1 Juni 1945). pembicaranya adalah Mr.
Muh. Yamin, Mr. Soepomo, Drs. Moh. Hatta, dan Ir. Soekarno.
a. Isi Pidato Mr. Muh Yamin
Di dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945,
dikatakan tanggal 29 Mei 1945 itu beliau berpidato tentang rancangan.usulan
dasar negara sebagai berikut:
Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri
Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat
b. Isi Pidato Mr. Soepomo
Sidang tanggal 31 Mei 1945 mengetengahkan pembicara Mr.
Soepomo. Di dalam pidatonya ia menjelaskan dasar pemerintahan suatu negara
bergantung pada staatsidee yang akan dipakai. Menurutnya, di dalam ilmu
negara ada beberapa aliran pikiran tentang negara yaitu:
Pertama, aliran
pikiran perseorangan (individualis). Menurut alam pikiran ini negara ialah
masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak seluruh orang
dalam masyarakat itu (kontrak social).
Kedua, aliran pikiran
tentang negara berdasar teori golongan (class theory). Negara dianggap
sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas kelas yang lain
Ketiga, Aliran pikiran
lainnya: teori integralistik . Menurut pikiran itu negara tidak menjaminm
kepentingan seseorang atau golongan tetapi kepentingan masyarakat seluruhnya.
Setelah memaparkan ketiga teori tersebut Soepomo menawarkan
kepada hadirin untuk memilih aliran pikiran mana yang akan. Kemudian Soepomo
sendiri mengusulkan bahwa tiap-tiap negara memiliki keistimewaan
sendiri-sendiri, maka politik pembangunan negara Indonesia
harus disesuaikan dengan sociale structur masyarakat Indonesia
sekarang .
Soepomo juga setuju dengan pendapat Moh.
Hatta bahwa negara yang didirikan itu bukan negara Islam, tetapi negara
persatuan.
c. Isi Pidato Ir. Soekarno
Pada hari ke-4 sidang pertama BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, Ir.
Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar bagi Indonesia merdeka. Pada intinya, Ir.
Soekarno pertama-taam memaparkan dasar-dasar Indonesia merdeka,itu adalah
dasarnya suatu negara yang akan didirikan yang disebutnya philosophische
grondsag.
lalu Ir, Soekarno mengusulkan bahwa dasar
bagi Indonesia itu disebut Pancasila, yaitu:
Kebangsaan (nasionalisme), Kemanusiaan (internasionalisme), Musyawarah,
mufakat, perwakilan, Kesejhteraan social, Ketuhanan yang berkebudayaan
Jika anggota sidang tidak setuju, maka rumusan itu dapat
diperas menjadi tiga yang disebutnya Trisila, yaitu: Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi,
Ketuhanan
1. Rumusan Trisila dapat pula diperas menjadi satu sila yang
disebut sebagai Ekasila, yaitu gotong-royong. Selain usulan yang disampaikan
secara lisan, para anggota diminta memberi usulan secara tertulis. Kemudian,
dibentuklah suatu panitia kecil berjumlah delapan orang untuk menyusun dan
mengelompokkan semua usulan tersebut.
1. Setelah meneliti dan mengelompokkan usulan yang masuk,
diketahui ada perbedaan pendapat dari para anggota sidang tentang hubungan
antara agama dan negara. Para anggota sidang
yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam,
sedangkan golongan nasionalis menghendaki bahwa negara tidak mendasarkan hukum
salah satu agama tertentu. Lalu dibentuk suatu panitia kecil yang berjumlah
sembilan orang , yang anggotanya berasal dari golongan nasionalis.
sidang tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan,
kesepakatan yang dituangkan di dalam Mukadimah Hukum Dasar, alinea keempat
dalam rumusan dasar Negara. Moh. Yamin menyebutnya Piagam Jakarta.
2. Sidang Kedua BPUPKI
Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 Ir. Soekarno diminta menjelaskan tentang kesepakatan tanggal 22 Juni 1945. Oleh karena sudah mencapai kesepakatan maka pembicaraan mengenai dasar negara dianggap sudah selesai. Selanjutnya dibicarakan mengenai materi undang-undang dasar dan penjelasannya. Penyusunan rumusan pasal-pasal UUD diserahkan kepada Mr. Soepomo. Demikian pula mengenai susunan pemerintahan negara yang terdapat dalam Penjelasan UUD.
Sidang ini juga berhasil menentukan bentuk
negara jika Indonesia merdeka. Bentuk negara yang disepakati adalah republik.
3. Pembentukan PPKI
kedudukan Jepang yang
terdesak, karena serangan balik Sekutu. Komando Tentara Jepang di wilayah
Selatan mengadakan rapat pada akhir Juli 1945 di Singapura. Disetujui dalam
rapat tersebut bahwa kemerdekaaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 7
September 1945. Akan tetapi dalam bulan Agustus terjadi perubahan cepat dan
tanggal 7 Agustus Jendral Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan
segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya pemindahan kekuasaan
dari Jepang kepada bangsa Indonesia.
Anggota PPKI terdiri dari 21 orang dengan
ketua Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Drs. Moh. Hatta. Secara simbolis PPKI
dilantik oleh Jendral Terauchi dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Moh.
Hatta dan Rajiman Wedyodiningrat. Dalam pidatonya Terauchi mengatakan cepat
lambatnya kemerdekaan bisa diberikan tergantung kerja PPKI. tanggal 11 Agustus
1945, ia mengatakan bahwa kemerdekaan akan diberikan tanggal 24 Agustus 1945.
Akan tetapi perkembangan cepat justru terjadi setelah bom atom dijatuhkan di
Hirosima dan Nagasaki.
pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran
Ir. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga
dan kemerdekaan itu bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan hasil
perjuangan bangsa Indonesia sendiri.Oleh karena itu Ir. Soekarno atas tanggung
jawab sendiri menambah jumlah anggota sehingga jumlah seluruhnya ada 21 orang. Dan
ditambah enam orang lagi wakil golongan yang terpenting yaitu 1)
Wiranatakusuma, 2) Ki Hadjar Dewantara, 3) Mr. Kasman Singodimedjo, 4) Sajuti
Malik, 5) Mr. Iwa Kusuma Sumantri, 6) Achmad Soebardjo.
E. Lahirnya Negara Indonesia
Dalam pelaksanaan proklamasi ternyata terdapat perbedaan antara
golongan tua dan golongan muda tentang kapan pelaksanaan pernyataan kemerdekaan.
Golongan muda agresif menghendaki kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Yang
termasuk golongan muda adalah: Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sutan Syahrir,
Sayuti Malik, Soedarsono, Soepomo, dll. Sutan Syahrir.sebagai tokoh pertama
yang menginginkan diproklamasikannya kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta tanpa
menunggu janji Jepang, karena ia telah mendengar siaran radio tentang kekalahan
Jepang. Perbedaan itu memuncak dengan diamankannya Soekarno - Hatta ke
Rengasdengklok oleh para pemuda agar tidak mendapat pengaruh Jepang. Atas
desakan pemuda dan massa, akhirnya Soekarno-Hatta bersedia memproklamsikan
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia.
F. Sidang Pertama
PPKI tanggal 18 Agustus 1945
Sidang pertama PPKI dikaksanakan
setelah Proklammasi Kemerdekaan, dipimpin oleh ketua Ir. Soekarno dan wakil
ketua Drs. Moh. Hatta dan dihadiri anggota
sejumlah 25 orang. Agenda sidang mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar. Ir.
Soekarno sebagai ketua meminta agar anggota sidang mengikuti garis-garis besar
yang telah dirancang dalam sidang kedua BPUPKI. Terdapat perubahan yang telah
dilakukan sebagai hasil pembicaraan dengan beberapa anggota dan kemudian Ir.
Soekarno mempersilahkan Drs. Moh Hatta sebagai wakil ketua untuk menjelaskan
mengenai perubahan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar serta pasal-pasalnya.
Setelah itu ,Pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal UUD tersebut
disahkan menjadi Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia..
Pada sesi kedua, Ir. Soekarno meminta Mr. Soepomo
menjelaskan tentang pemandangan umum, yaitu tentang opzet (rencana)
Undang-Undang dasar ini. Soepomo menjelaskan pokok-pokok pikiran
untuk UUD sebagai berikut:
1. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat, penjelmaan rakyat di
dalam badan MPR
2. MPR menetapkan
UUD, mengangkat presiden dan wakil presiden, menetapkan GBHN
3.
Presiden dan wakil Presiden berada di bawah MPR
4.
Di samping Presiden ada DPR yang bersama Presiden
membentuk Undang-Undang
5.
Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan mentri-mentri
negara
6. Mentri-mentri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
7. Untuk tingkat pusat, selain DPR ada DPA yang memberikan
pertimbangan kepada pemerintah (presiden dan wakil presiden)
8. Di bawah pemerintah pusat ada pemerintah daerah dan pemerintah
asli tetap dihormati, misalnya Sultanat-sultanat, Koti-koti, Desa, dsb.
Setelah itu
acara pengangkatan presiden, wakil presiden dan pembentukan KNIP. Atas usul
anggota sidang, Oto Iskandardinata pemilihan presiden diselenggarakan secara
aklamasi dan ia mengajukan calon yaitu Ir. Soekarno sendiri sebagai presiden.
Setelah Ir. Soekarno menyatakan kesediannya menjadi presiden, maka semua anggota
berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Demikian pula Oto Iskandardinata
mengusulkan wakil presiden adalah Drs. Moh. Hatta. Selanjutnya sidang hari itu
membicarakan rancangan aturan peralihan.
Di dalam tersebut dinyatakan pembentukan
KNIP. Alas an dibentuk ialah mungkin sekali anggota-anggota dari PPKI tidak
lama lagi akan meninggalkan Jakarta, maka perlu
ada suatu komite di Jakarta
untuk kepentingan membantu presiden. Komite ini setara kedudukannya dengan MPR .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar